Ali Zamroni DPR Sebut Kebijakan Menteri Nadiem Ini Bikin Gaduh

Ali Zamroni DPR Sebut Kebijakan Menteri Nadiem Ini Bikin Gaduh
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Zamroni (kiri). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni menyayangkan kebijakan Kemendikbud yang menimbulkan kegaduhan yaitu Program Organisasi Penggerak. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi di tengah masa pandemi dan Pembelajaran Jarak Jauh saat ini. 

Menurut Ali, dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Nadiem menyampaikan bahwa Pembiayaannya dibebankan seratus persen pada APBN yang mencapai hampir Rp 600 miliar.

Cukup ironi saat ini ada 3 organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI.

“Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU, dan lain-lainnya,” katanya.

Semestinya, kata dia, yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation bukan NU, Muhammadiyah dan PGRI.

Ali Zamroni merasa tidak kaget dengan kegaduhan yang dibuat Nadiem saat ini, karena sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi.

Sebagai contoh, menurut Ali, melakukan penunjukan pelaksana tuga (PLT) para pejabat Eselon 1 dan Esselon 2 di Kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat-pejabat tersebut. Akibtanya pejabat baru perlu adaptasi kembali dan adanya kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran Kemendikbud yang mendapatkan teguran dari Presiden Jokowi.

Selanjutnya mengenai penghapusan Nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan dimana terjadi demo besar-besaran dari pegiat Pendidikan Non Formal yang seakan dinomorduakan. Kemudian kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan Kerja sama kemendikbud dengan Netflix.

Ali Zamroni menilai Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus dievaluasi karena Pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan.