Aliansi Mahasiswa: Program Keluarga Harapan Harus Bebas dari Kepentingan Parpol

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa mendukung kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, terkait program keluarga harapan (PKH).

Di mana instruksi Mensos, koordinator kabupaten/kota PKH tidak boleh berstatus kader partai.

"Kami mendukung sikap tegas Mensos Juliari tentang larangan anggota atau parpol menjadi koordinator PKH," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Milenial Indonesia (AMMI), Nurkhasanah dalam pernyataan resminya, Rabu (5/8).

AMMI menilai sikap tegas Mensos sangat dibutuhkan untuk menghindari konflik kepentingan, antara partai politik dan hak rakyat.

"Sikap itu membuktikan Pak Mensos bekerja untuk rakyat, bukan untuk parpol," ujar Nurkhasanah.

Dia melanjutkan, PKH adalah program unggulan Kemensos sebagai prioritas nasional, yang benar-benar menyentuh akar rumput.

Oleh karena itu, PKH harus bebas dari kepentingan parpol dan kelompok atau golongan tertentu.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Millenial Muslim Bersatu (MMB) Khairul Anam.