Anak Buah AHY Beri Peringatan Serius untuk Kubu Jenderal Moeldoko
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat (PD) Didik Mukrianto menyampaikan peringatan serius bagi pihak-pihak yang masih mengeklaim diri sebagai pengurus PD hasil KLB, termasuk Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Jhoni Allen Cs.
Peringatan disampaikan Didik pascaterbitnya keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak pengesahan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko.
"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, semakin memperkuat rencana dan langkah-langkah ke depan untuk melawan setiap potensi gangguan dan fitnah," ucap Didik kepada JPNN.com, Rabu (31/3).
Dia menyatakan partainya bakal mengambil sikap tegas terhadap pihak-pihak yang terus menebar fitnah, dan berita bohong, serta melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang bisa merugikan PD.
"Termasuk menyalahgunakan aset (atribut partai, red) kami yang di dalamnya ada perlindungan merek, paten dan cipta, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang terukur," kata Didik.
Anggota Komisi III DPR itu menyebut sejak awal tidak ada yang perlu dipertentangkan soal keabsahan kepengurusan Demokrat, meskipun ada yang mau mencoba mengganggu.
"Kami solid dan selalu taat pada norma dan hukum. Minimal dengan terangnya sikap Kemenkumham makin memperkuat kepastian hukumnya," kata Didik.
Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PD Irwan Fecho juga memastikan partainya tidak akan tinggal diam bila masih ada pihak-pihak yang mengaku sebagai pengurus PD hasil KLB. Termasuk bagi yang menggunakan atribut parpolnya secara melawan hukum.
Elite Partai Demokrat (PD) peringatkan pihak-pihak yang mengaku pengurus PD hasil KLB, termasuk Moeldoko dan Jhoni Allen.
- Partai Demokrat Bantah Kabar soal AHY Terkait dengan Sony Sonjaya di Kasus BGN
- Ikuti Instruksi AHY, Demokrat Jakarta Berikan Ribuan Paket Daging Kurban untuk Warga
- Soal Putusan Terbaru MK, AHY: Demokrat Selalu Dukung Partisipasi Perempuan di Politik
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Butuh Jaminan Pensiun, Perlu Kementerian Khusus, Pemerintah Merespons Begini
- Soal Insentif EV, Moeldoko Minta Pemerintah Memperhatikan Segmen Kendaraan Komersial
- AHY Memastikan Kenaikan Harga Tiket Pesawat Tak Memberatkan Masyarakat
JPNN.com




