JPNN.com 
Anak Buah Desak Djan Faridz Cabut Dukungan ke Jokowi
Minggu, 06 Agustus 2017 – 13:15 WIB
Bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com
Irwan mengatakan, DPP PPP sebaiknya melakukan komunikasi bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta KPU.
Dia menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo harus menyampikan kepada seluruh pemerintah daerah terkait masalah dan keinginan PPP ini.
“Begitu pula Menkumham agar segera menjalankan putusan MA 504,” kata mantan anggota DPRD Sulsel ini. (boy/jpnn)
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak rekomendasi
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Mardiono Dianggap Gagal Memimpin, Front Ini Desak Muktamar PPP Segera Digelar
- PPP Punya Bukti, 190 Ribu Suara Partai Hilang di Papua Tengah
- Persiapan Pilkada 2024, PPP Siap Berkolaborasi dengan Parpol Lain
- Gelar Halalbihalal Ketua Wilayah se-Indonesia, PPP Makin Solid
- Mardiono PPP Hadiri Halalbihalal Golkar, Ganjar Merespons Begini
- Kode Keras Mardiono Siap Bergabung Untuk Membangun Indonesia
