Anggota DPR Minta Kebijakan Penghentian Umrah Disosialisasikan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Maman Imanulhaq memahami instruksi Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi untuk mencegah kedatangan virus corona baru, termasuk langkah pencegahan, masuknya warga non-Saudi ke kerajaan untuk tujuan umrah.
Menurut dia, penangguhan itu merupakan hak dari Arab Saudi. Karena itu, Maman meminta pemerintah segera menyosialisasikan kebijakan Kerajaan Arab Saudi tersebut kepada pihak terkait supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
“Penangguhan penerbitan visa umrah oleh hak otoritatif Arab Saudi yang tidak bisa kita tolak dan ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada travel dan agen penyelenggara umrah agar tidak terjadi kesalahpahaman,” kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/2).
Maman mengatakan semua umat Islam, terutama yang mau melaksanakan umrah, termasuk umrah Ramadan, serta ibadah haji diharapkan terus berdoa agar kasus corona ini segera berakhir. “Sehingga Arab Saudi bisa membuka kembali layanan visa dan aman dikunjungi jemaah,” kata Maman. (boy/jpnn)
Penangguhan penerbitan visa umrah oleh hak otoritatif Arab Saudi yang tidak bisa kita tolak.
Redaktur & Reporter : Boy
- Kemenag: 75.572 Visa Calon Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit
- Pesan Ketua TKN Prabowo-Gibran untuk Umat Muslim Tanah Air
- Curahan Hati Atta Halilintar yang Jalani Umrah pada Ramadan Tahun Ini
- Umrah Saat Ramadan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Bawa Anak-anak
- ICHITAN Umrah Impian: Komitmen dalam Mewujudkan Mimpi para Konsumen
- Kemenag Imbau Masyarakat tidak Tergoda Penawaran Haji Khusus Berbiaya Murah