Anggota DPR Rofi Munawar: Diversifikasi Energi Sulit Diharapkan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mengaku telah mencermati Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. Dia pesimistis dengan arah pengembangan diversifikasi energi nasional.

“Nota Keuangan APBN 2018 semakin menegaskan bahwa proyeksi lifting minyak terus mengalami penurunan sejak tahun 2015. Situasi ini ini memberikan gambaran tidak adanya terobosan terhadap peningkatan produksi dan kelemahan dalam melakukan diversifikasi energy secara nasional,” kata Rofi Munawar dalam keterangan persnya.

Legislator asal Jawa Timur ini memberikan penjelasan secara kronologis terkait realisasi perkembangan lifting minyak di APBN sejak tahun 2016.

Di tahun tersebut lifting minyak Indonesia mencapai 825 barel per hari (bph), mengalami penurunan di APBN P tahun 2017 sebesar 815 bph dan hingga pada akhirnya di tahun 2018 Pemerintah hanya mematok optimis di angka 800 bph.

Situasi berbeda terjadi pada lifting gas yang terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1.193 bph, tahun 2017 sebesar 1.150 dan tahu 2018 sebesar 1.200 bph.

Di sisi lain, perkembangan diversifikasi energi juga tidak banyak berubah. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konfigurasi bauran energi (enery mix) yang masih didominasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 33,8 persen, Gas 23,9 persen, Batubara 34,6 persen dan 7,7 persen berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Postur APBN tahun 2018 jika dicermati sejak tahun 2016 menunjukan bahwa diversifikasi energi tidak banyak mengalami perubahan, masih dominannya penggunaan minyak dan batubara dalam bauran energy nasional. Situasi ini menunjukan bahwa belum adanya keseriusan dalam mengembangkan alternative energi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang (sustainable)” jelas ketua kelompok komisi (Kapoksi) VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Rofi juga mengingatkan, subsidi energi yang semakin besar di tahun 2018 sekitar Rp 172,407,9 triliun harus diorientasikan kepada sektor publik secara transparan, efektif dan tepat sasaran.