Anggota DPRD Keerom Ungkap Dampak Buruk Pembiaran Kasus Korupsi di Papua

jpnn.com, KEEROM - Anggota DPRD Kabupaten Keerom Bonefasius A. Muenda menyebut kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Menurut Bonefasius, keresahan itu berkaitan dengan masalah dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Kenyataan yang terjadi, terkait dana otsus, masyarakat menyalahkan pemerintah pusat dan menyatakan otsus tidak berhasil,” kata Bonefasius dalam siaran persnya, Selasa (4/10.

Pria yang menjadi Ketua Komisi C DPRD Keerom itu menyebut pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana dan memberikan kewenangan kepada kepala-kepala daerah untuk mengelolanya.

“Pusat sudah memberikan hati, mau jantung lagi. Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan ke mana dana otsus ini pergi,” kata dia.

Pria yang juga mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom itu meminta kepada KPK tidak hanya menangkap Lukas Enembe, namun para bupati juga haru diperiksa.

“Kalau hanya Gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan mandeg,’’ ujar Bonefasius.

Kepada kelompok yang hingga saat ini masih menjaga kediaman Lukas Enembe, Bonefasius mengimbau untuk membubarkan diri dan tidak menghalang-halangi KPK.