Awas! Ada Kepala Daerah Preman, BKN Harus Pelototi Seleksi CPNS dan PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperketat pengawasan seleksi CPNS 2021 dan PPPK nonguru. Alasannya, banyak kepala daerah yang kurang memahami masalah kepegawaian.
"Seleksi CPNS dan PPPK nonguru ini harus diperhatikan BKN karena kepala daerah ini ada yang dari pengusaha dan preman, sehingga kurang memahami roh kepegawaian," ujar Junimart saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (8/6).
Secara khusus, Junimart meminta BKN mengawasi pelaksanaan rekrutmen PPPK dari awal sampai akhir.
Politikus PDI Perjuangan itu mengkhawatirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan marak jika kepala daerah diberi kewenangan meluluskan peserta seleksi CPNS maupun PPPK.
"Hal ini memicu arogansi pemda sehingga BKN harus berhati-hati agar tidak terjadi KKN," ucapnya.
Untuk diketahui, KemenPAN-RB dalam rapat koordinasi virtual pada 6 Mei 2021 dengan pemda sudah menyampaikan rencana pembukaan pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK pada 31 Mei. Namun, jadwal tersebut diundur.
Saat itu Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) belum menetapkan jadwal pendaftaran karena masih menunggu regulasi pengadaan CPNS 2021 dan PPPK dari MenPAN-RB. Alasan lainnya ialah masih ada revisi formasi dan penyediaan anggaran di masing-masing instansi.(esy/jpnn)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkhawatirkan praktik KKN dalam seleksi CPNS 2021 dan PPPK.
- 846 PPPK 2023 Batanghari Terima SK, Muhammad Fadhil Arief Berpesan Begini
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- 389 PPPK 2023 Terima SK, Semuanya Tenaga Kesehatan
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- Sesmenpora: PPPK Bukan ASN Nomor Dua
- Menteri Anas Singgung Lagi PPPK Part Time, 20% Jatah Guru Swasta