Baleg Menyetujui Draf RUU Penanggulangan Bencana, Ada Soal Anggaran
jpnn.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang diajukan Komisi VIII DPR untuk dibahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah.
Persetujuan diambil setelah mendengar laporan dari panja, dan fraksi-fraksi yang ada di parlemen pasca-harmonisasi draf RUU dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Harmonisasi RUU tentang Penanggulangan Bencana secara virtual Baleg DPR, Jumat (8/5).
Awal rapat, Ketua Baleg Supratman Andi Atgas yang juga Ketua Panja Harmonisasi RUU Penanggulangan Bencana menyampaikan laporan kinerjanya.
Setelah selesai, rapat menyetujui laporan panja kemudian berlanjut pada pandangan fraksi yang ada di parlemen.
“Dengan demikian selesailah seluruh pendapat dari fraksi-fraksi dari sembilan fraksi yang ada dan semua menyatakan setuju. Namun, supaya lebih afdal, saya ingin menanyakan kembali kepada pimpinan-pimpinan, kapoksi yang ada, dan seluruh anggota Baleg apakah RUU penanggulangan bencana yang diajukan Komisi VIII bisa kita setujui?” kata Supratman. Peserta rapat kompak menjawab setuju.
Dalam laporan harmonisasinya, Supratman menyatakan bahwa panja telah membahas intensif dan mendalam dalam rapat 8 Mei.
Pembahasan itu menghasilkan beberapa hal pokok dalam aspek teknis dan substansi.
Antara lain, dia menyebut, pasal 20 diperbaiki redaksionalnya dan ditambah unsur profesional dalam mengisi jabatan kepala BNPB sehingga kepala BNPB bisa berasal dari ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan profesional yang berpengalaman di bidang kebencanaan.
RUU Penanggulangan Bencana yang diajukan Komisi VIII DPR untuk dibahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah.
- Baleg DPR Menargetkan RUU DKJ Sudah Bisa Disahkan Lebih Cepat
- Soal Jabatan Gubernur dan Wagub Ditunjuk Presiden, FPDIP: Mengingkari Amanat Reformasi
- Komisi VIII DPR Setujui Kenaikan Anggaran Kemensos Sebesar Rp 2,1 Triliun di 2024
- BPKH dan Komisi VIII DPR Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji 2023 di NTB
- PB PGSI Gelar Demo di Depan Gedung DPR, Ini Tuntutannya
- Jadi Celah Melemahkan BPJS, RUU Kesehatan Menuai Penolakan dari Berbagai Kalangan