Bambang Rukminto Minta Pemerintah dan DPR Usut Bentrok di Pulau Rempang

Bambang Rukminto Minta Pemerintah dan DPR Usut Bentrok di Pulau Rempang
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. (ANTARA/HO-Bambang Rukminto)

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menanggapi kasus bentrokan petugas gabungan dengan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Dia meminta pemerintah dan DPR membentuk tim independen untuk mengusut kasus tersebut.

"Pemerintah maupun DPR perlu menjelaskan secara transparan kepada publik dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang mempertunjukkan dan menggunakan kekuasaan secara arogan," kata Bambang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bentrokan antara petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP dengan warga di Pulau Rempang terjadi Kamis (7/9).

Bentrokan terjadi saat aparat berusaha membujuk warga yang menolak agar tidak anarkis dalam proses pengukuran lahan di Kawasan Rempang yang akan dijadikan proyek strategis nasional tersebut.

Menurut Bambang, kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat harus dihentikan.

Perbedaan pandangan terkait pelaksanaan keputusan pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang mencederai hati nurani masyarakat.

"Kekerasan aparat negara di Pulau Rempang ini menunjukkan bahwa jajaran kepolisian belum memahami peraturan yang dibuatnya sendiri," kata Bambang.

Pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto menanggapi kasus bentrokan petugas gabungan dengan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News