Banyuwangi Deklarasi Jadi Kabupaten dengan Pendidikan Inklusif

Sebelumnya Pemkab Banyuwangi juga sudah meluncurkan program beasiswa bagi para penyandang disabilitas yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai. “Kami fasilitasi beasiswa kuliah sampai selesai. Ini bagian dari affirmative policy dan affirmative action agar ke depan ada kesetaraan kemampuan bagi semua warga tanpa memandang keterbatasan fisik,” kata bupati berusia 41 tahun itu.

Anas mengatakan, beasiswa yang diberikan meliputi biaya pendidikan dan biaya hidup. Bagi yang memiliki prestasi apapun baik akademik, seni dan lainnya bisa mendaftar untuk mendapatkan beasiswa ini melalui sekolah dan desa atau dinas terkait. "Untuk alokasi awal, kami siapkan Rp 150 juta. Akan kami tambah terus, pokoknya anak-anak penyandang disabilitas harus terpenuhi hak pendidikannya. Pendidikan untuk semua, education for all, tanpa memandang latar belakang SARA dan keterbatasan fisik,” ujar Anas yang pernah menempuh studi singkat ilmu kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat.

Selain beasiswa, pemkab juga memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi para penyandang disabilitas. Di antaranya yang sudah berjalan adalah pelatihan memijat bagi penyandang tuna netra dan pelatihan usaha ekonomi produktif.

Anas berharap ada sinergi yang baik dari semua elemen, baik pemerintah daerah maupun swasta, untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Banyuwangi yang jumlahnya mencapai 4.453 orang.

"Upaya intervensi untuk penyandang disabilitas harus melampaui hal-hal yang bersifat charity atau amal, tapi sudah wajib berkonsep pemberdayaan atau empowerement, seperti beasiswa, pelatihan, dan penguatan ekonomi," papar Anas.

"Secara bertahap, kami ingin mengakhiri institusionalisasi anak penyandang disabilitas. Idealnya, penyandang disabilitas harus berkembang dengan pengasuhan berbasis keluarga dan rehabilitasi berbasis masyarakat, bukan seakan-akan dikotakkan dan dikucilkan dalam lembaga-lembaga khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Kami ingin melawan hal-hal yang merintangi inklusi masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari bias gender, perbedaan SARA, dan latar belakang keterbatasan fisik," imbuh Anas.

Secara bertahap, sejumlah tempat publik di Banyuwangi juga mulai dilengkapi fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas. "Memang belum semua tempat publik sudah peka terhadap penyandang disabilitas. Tapi Banyuwangi sedang mengarah ke sana secara bertahap," pungkas Anas. (eri/mas)