Barang Impor Murah Jadi Masalah, Pemerintah Perlu Lakukan Hal Ini

Walau sudah mempunyai landasan hukum yang baik, Taufid merekomendasikan agar pengawasan bisa diperketat terhadap produk impor.

Implementasi hambatan non-tarif seperti pemberlakuan standar produk, misalnya, perlu diawasi secara ketat dengan melakukan inspeksi.

Pemerintah juga perlu melakukan penyelidikan terhadap jalur-jalur yang digunakan untuk importasi barang, apakah melalui sarana logistik tertentu atau lewat jalur ilegal.

Pengawasan ini menurutnya perlu melibatkan aparat penegak hukum.

Selain merilis regulasi, kelembagaan dan pengawasan terhadap impor barang harus benar-benar kuat. Begitu juga dengan operasi pasar dan penindakan hukum.

Tanpa pengawasan ketat, sambung Tauhid, banjir barang impor berharga murah akan merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah.

Pasalnya, pemerintah bisa jadi kehilangan potensi pajak. Pelaku usaha di dalam negeri, khususnya pengusaha UMKM, tentu bakal dirugikan.

Begitu pula dengan konsumen. Meski mendapatkan harga murah, kualitas maupun garansi barang yang konsumen peroleh bisa jadi tidak memenuhi standardisasi.(chi/jpnn)