Bea Cukai Bersama Pemda Maksimalkan Pemanfaatan DBHCHT 2022

jpnn.com, JAKARTA - Batas waktu penyusunan dan pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022 berakhir pada Februari.

Hal ini sesuai dengan amanat PMK-215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT.

Kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) di wilayah pelayanan masing-masing.

Tujuannya, merumuskan secara efektif berbagai kegiatan yang terbagi dalam bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan.

"Sepanjang Februari lalu, kantor-kantor pelayanan Bea Cukai, khususnya di Provinsi Jawa Timur, menggelar rangkaian koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas DBHCHT,'' ucapnya Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana pada Senin (7/3).

DBHCHT merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah dengan komposisi sesuai yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam PMK 215/PMK.07/2021, DBHCHT tahun anggaran 2022 dialokasikan 10 persen untuk bidang penegakan hukum, 40 persen kesehatan, dan 50 persen kesejahteraan masyarakat.

Hatta menuturkan, kantor-kantor pelayanan Bea Cukai tersebut berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan pemanfaatan DBHCHT.