Belanja Pegawai Kok Lebih Tinggi di APBD

 Dengan sistem seperti itu, Sirot optimistis belanja langsung bisa ditekan hingga 50 persen.

Selain itu, Sirot mengungkapkan bahwa pemprov terlalu pesimistis dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Padahal, menurut dia, PAD Jatim bisa dioptimalkan. ''Penjualan mobil di Jatim kan tinggi. Masak PAD dari pajak kecil,'' katanya.

Dia juga mengimbau pemerintah provinsi untuk menanyakan dana alokasi umum (DAU) yang batal dicairkan pada 2016.

 ''Pemprov harus mendesak pemerintah pusat agar DAU bisa dicairkan awal 2017,'' ujar Sirot.

Dia menambahkan, besar DAU yang pencairannya ditunda pada 2016 tercatat Rp 300 miliar.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Fattah Jasin mengatakan, draf RAPBD yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) Jatim 2017 mencapai Rp 23,6 triliun.

Jumlah tersebut hanya selisih Rp 400 miliar dengan APBD Jatim 2016, yakni Rp 23,2 triliun.

Fattah mengatakan, upaya-upaya penghematan APBD akan terus dilakukan.

 Namun, menurut dia, salah satu usaha konkret lainnya adalah mengupayakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mulai menggunakan sistem badan layanan umum daerah (BLUD).

Jadi, SKPD bisa mencari anggaran sendiri, kemudian dikelola kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. (rst/c15/git/flo/jpnn)