BHS Tolak Keras Usulan MTI Melarang Pemudik Naik Sepeda Motor 

"Banyak juga kejahatan di jalan raya serta aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi. Sehingga memunculkan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan kepada tarif angkutan publik," imbuh Bambang.

Bahkan, menurut alumnus teknik perkapalan ITS Surabaya ini,  penumpang di terminal pun masih sulit untuk bisa menghindar dari calo-calo.

Serta menghindari banyaknya kejahatan seperti copet, penipuan dan lain-lain di terminal.

"Ditambah lagi, jalur-jalur transportasi publik masih belum bisa terkoneksi dengan baik dan belum memenuhi sampai ketempat tujuan yang diinginkan oleh masyarakat konsumen. Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bis sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," tegas Bambang.

Lanjut dikatakan Bambang, transportasi sepeda motor yang dinyatakan oleh Ketua Umum MTI Pusat adalah merupakan transportasi yang rawan kecelakaan, menurutnya tidak berdasar.

"Jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia sesuai data Polri tahun 2022 sebesar 125,3 juta sepeda motor dan bila dalam satu hari mereka berjalan 5 trip perjalanan berarti ada 625 juta trip tiap hari atau 225 milyar trip setiap tahun, sedangkan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia dalam satu tahun di 2022 sebanyak 6.700 kasus kecelakaan dan 452 tewas(meninggal)," ulas BHS.

Jumlah itu, kata BHS,  adalah relatif sangat kecil prosentasenya bila diasumsikan 70% jumlah kecelakaan tersebut adalah sepeda motor.

"Sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan Ketua Umum MTI Pusat tidak berdasar dan diduga bisa mengakibatkan kerugian masyarakat bila kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah," beber Bambang.