BKSAP Minta Pemerintah Bantu Madura Mengentaskan Kemiskinan dan Gizi Buruk

Untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, lanjut Putu, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," ujarnya.
Dalam kunjungan ke Universitas Trunojoyo Madura yang akan menjadi world class university, Putu mengaku mendapatkan banyak masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Putu menyebut DPR perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Rektor UTM Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat wilayah itu kaya dengans potensi alam, sekaligus meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri.
“Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional," kata dia.
Syafi'i menyebut kendala utama di Madura adalah soal infrastruktur yang tidak banyak peningkatan sejak awal kemerdekaan. Salah satunya, tidak memadainya akses jalan ke lokasi pariwisata.
"Frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” ujarnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana minta pemerintah membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk yang masih tinggi.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Viral Warga Pamekasan Ngaku Jadi Korban Salah Tangkap, Polda Riau Beri Penjelasan Begini
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang