BPN Identifikasi Status Tanah di Sekitar Depot Pertamina Plumpang
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergerak mendalami status kepemilikan tanah di sekitar Depot Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui mana lahan yang merupakan kepunyaan masyarakat dan mana yang merupakan milik PT Pertamina.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan telah memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (Kakanta) Jakarta Utara untuk terjun langsung ke lokasi dan melakukan identifikasi.
"Kemarin, Kakanta Jakarta Utara sudah saya perintahkan untuk langsung ke lapangan mengidentifikasi mana (tanah) yang punya rakyat, mana yang punya Pertamina, mana punya PT (pihak swasta)."
"Silakan diukur, kemudian hasilnya nanti dilaporkan ke saya," ujar Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/3).
Menurut Hadi, hasil identifikasi kepemilikan lahan akan segera disampaikan kepada masyarakat setempat sehingga dapat memperoleh kepastian mengenai legalitas tanah tempat permukimannya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan persoalan tanah di Depot Pertamina Plumpang telah mendapat perhatian pemerintah sejak dahulu.
Terutama mengenai kawasan di sekitarnya yang dipadati permukiman penduduk.
"Kami akan cek kalau itu tanah masyarakat, maka akan ada program penlok (penetapan lokasi), pengadaan tanah."
"Namun, kalau itu tanahnya Pertamina, akan ada ketentuan lain yang akan kami bahas nanti dengan Pertamina," katanya.
Dia lebih lanjut mengatakan area di sekitar di depot sudah sepatutnya dibangun zona penyangga guna mengantisipasi terjadinya kebakaran.
Sebelumnya, Depot Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.00 WIB.
Api bisa dijinakkan sekitar pukul 23.00 WIB.
BPN mulai bergerak mengidentifikasi status tanah di sekitar Depot Pertamina Plumpang.
- Menko Polhukam Ucapkan Selamat Rayakan Jumat Agung Bagi Umat Kristiani
- Konon Ada Gerakan Menolak Hasil Pemilu 2024, Begini Info dari Hadi Tjahjanto
- Pergerakan Massa Tolak Hasil Pemilu 2024 Masih Kecil, tetapi Menuju Sedang
- Mentan Amran Dorong Kementerian ATR/BPN Beri Legalitas Jutaan Hektare Sawah di Indonesia
- Bahas Bahaya Praktik TPPO, Kepala BP2MI dan Menko Polhukam Siap Menggebuk Sindikat
- Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Pelaksanaan Pilkada 2024