JPNN.com

Buku Pelajaran Agama Islam dari Kemendikbud Bahas soal Injil dan Kristen, Begini Reaksi PGI

Buku Pelajaran Agama Islam Terbitan Kemendikbud Bahas soal Injil dan Kristen, Begini Reaksi PGI

Senin, 01 Maret 2021 – 06:10 WIB
Buku Pelajaran Agama Islam dari Kemendikbud Bahas soal Injil dan Kristen, Begini Reaksi PGI - JPNN.com
Ilustrasi buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan Kemendikbud. Foto: tangkapan layar slideshare.net

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini masyarakat ramai memperbincangkan buku pelajaran agama Islam dan budi pekerti bagi siswa kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2014 yang disebut menyinggung ajaran agama lain.

Buku itu bicara soal Kristen dan kitab sucinya, Injil. Meski begitu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tak ingin menyikapi berlebihan polemik soal isi buku-buku tersebut.

Menurut Ketua umum PGI Pendeta Gomar Gultom, buku tersebut adalah mata pelajaran agama Islam. Tentu saja isinya adalah pemahaman dan ajaran Islam, termasuk mengenai agama Kristen dan Injil. 

"Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ya, tidak perlu ditanggapi. Tugas kita adalah memberikan informasi autentik tentang ajaran Kristen kepada murid-murid Kristen. Bukan menggugat isi pengajaran agama yang lain,” kata Pdt. Gomar seperti dilansir di laman PGI.

Pdt. Gomar berharap pelajaran agama di sekolah lebih mengutamakan pelajaran budi pekerti dan nilai-nilai universal dari agama. Pelajaran agama yang dogmatis di ruang publik hanya akan menciptakan segregasi, bahkan bisa menciptakan permusuhan.

"Itu sebabnya, pendidikan agama dalam bentuk ajaran/dogma sebaiknya dilakukan di ruang privat (keluarga dan rumah ibadah) dan tidak di sekolah. Ini menjadi PR-nya Menteri Agama dan Mendikbud untuk membenahinya," tuturnya lagi.

Ketum PGI menjelaskan, bila pendidikan seperti selama ini dijalankan, di mana negara menyusun kurikulum pendidikan agama dengan memasukkan dogma/ajaran agama maka negara telah ikut berteologi, sesuatu yang sangat absurd. 

“Mestinya cukuplah negara mendasarkan diri pada konstitusi dengan tafsir hukumnya dan tidak memasuki ranah teologi yang memiliki ragam mashab atau denominasi,” terangnya.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...