JPNN.com

BUMN Watch: Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Rugikan Negara

Senin, 29 Juni 2020 – 23:48 WIB
BUMN Watch: Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Rugikan Negara - JPNN.com
Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen. Foto: BUMN Watch

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir belakangan ini menuai kontrovesi, di antaranya terkait pengangkat jenderal TNI-Polri masuk ke jajaran komisaris.

Terakhir terkait pengangkatan seorang warga negara asing (WNA) bernama Antonius Rainier Haryanto yang menjabat sebagai Direksi Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika atau Pertamedika.

Ketua Koordinator BUMN Watch Naldi N Haroen mengaku gerah dengan keputusan Erick Thohir tersebut. Naldi pun mempertanyakan maksud pengangkatan WNA Australia itu menjadi Direksi di perusahaan pelat merah tersebut.

“Wajar saja para mahasiswa yang menolak adanya WNA dan jenderal TNI-Polri yang diangkat sebagai direksi maupun komosaris BUMN. Mereka tersinggung, seolah-olah bangsa Indonesia tidak ada yang mampu. Bangsa ini mempunyai lebih dari 250 juta penduduk buat apa mereka sekolah tinggi-tinggi kalau bangsanya sendiri tidak menghargai ilmu yang mereka dapatkan," ujar Naldi dalam siaran persnya diterima, Senin (29/6/2020.

Naldi berpendapat, BUMN merupakan perusahaan negara yang seharusnya bisa memberikan keuntungan besar bagi negara. Dirinya khawatir, jika Erick Thohir terus melakukan keputusan yang "blunder" justru akan membuat BUMN terus merugi yang ujung-ujungnya akan meminta keuangan negara untuk menyuntiknya.

“PT Pertamedika adalah salahsatu perusahaan kesehatan. Ini perusahaan yang krusial bagi kita. Jadi Erick Thohir jangan main-main dong dengan BUMN kita," tegasnya.

Naldi Haroen menegaskan apapun keputusan yang dilakukan para pembantu presiden termasuk Erick Thohir akan berimplikasi pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Dirinya khawatir keputusan menteri yang membingungkan itu bisa menurunkan popularitas dan kredibilitas Jokowi.

Untuk itu, Naldi Haroen meminta agar para menteri tidak membuat keputusan yang bisa merugikan pemerintahan Jokowi diperiode terakhirnya ini

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
fri