Dia menambahkan perlu memperpendek pembentukan regulasi. “Terkait Pembentukan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) atau Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) sebagai imlementasi dari penerapan amanat UU Otsus Papua, menurut saya pembentukan regulasi tersebut cukup melalui eksekutif, legislatif dan MRP yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Filep.(fri/jpnn)