Cegah PHK, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Tidak Menambah Beban Kepada Pelaku Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM darurat.
Langkah ini, menurut Gus Muhaimin, penting dilakukan agar tidak ada gelombang baru pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti di sektor usaha ritel dan juga restoran.
Berdasarkan dokumen panduan PPKM Darurat yang dirilis Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, pusat perbelanjaan/mal dan pusat perdagangan ditutup, sementara restoran hanya bisa melayani pesan antar.
“Untuk sektor-sektor ini harus diperhatikan betul. Kalau perlu kasih mereka insentif agar tetap bisa bertahan. Dan, jangan tambah beban pelaku usaha, tetapi sebaliknya harus diringankan,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021.
Menurut Gus Muhaimin, sektor manufaktur juga perlu diberi stimulus baru dalam berbagai bentuk, baik itu berupa pinjaman berbunga rendah, penjaminan kredit hingga insentif pajak.
“Tujuannya bukan agar mereka berekspansi melainkan agar mereka tidak melakukan PHK karyawan dan melakukan perekrutan kembali,” ungkap Gus Muhaimin.
Terlebih untuk mengurangi risiko pandemi, lanjut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pengusaha sektor manufaktur akan lebih memilih untuk menggunakan sedikit tenaga kerja dan menambah kapasitas mesin.
Hal yang tak kalah penting untuk mencegah PHK selama penerapan PPKM Darurat adalah memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Gus Muhaimin meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lapangan usaha yang paling terdampak PPKM darurat.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Bea Cukai Dorong Potensi UMKM di Banyuwangi & Belitung Tembus Ekspor Lewat Asistensi
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024