Daerah Anggap Radiogram Instruksi Mendagri

"Saudara penasehat hukum harus belajar soal struktur di Depdagri. Seorang dirjen itu on behalf (atas nama) Mendagri. Di radiogram tertulis atas nama Mendagri jadi secara struktur itu atas sepengetahuan Mendagri," ungkap Teteng.

Pada persidangan itu Oentarto juga bertanya ke Muhyan maupun Teteng. Oentarto menanyakan soal kewenangan pengadaan damkar. "Kalau mengacu soal otonomi, pengadaan damkar itu kewenangan pusat atau daerah?" tanya Oentarto.

Menjawab itu, Muhyan mengakui bahwa damkar merupakan kewenangan daerah. "Pembelian (damkar) sudah dibahas panitia anggaran. Kalo RAPBD sudah disahkan dan mendapat persetujuan Depdagri tentu tidak mungkin melakukan perubahan kecuali ada force majeur," ujar Muhyan.

Demikian pula dengan Teteng yang menegaskan bahwa pengadaan damkar adalah kewenangan daerah. Namun dia mempersoalkan mengapa perintah pengadaannya melalui radiogram.