DBH Migas di Wilayah Madura Jauh dari Kata Sesuai, Nih Buktinya
Tokoh muda Madura itu memastikan akan menempuh beberapa cara untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Madura melalui DBH migas.
Menurutnya, DBH migas yang diterima daerah-daerah di Madura menjadi pendapatan terbesar dalam penyusunan APBD.
Salah satu yang diusahakan Fauzi adalah mendorong perubahan formula penghitungan DBH migas dari produksi kotor (cost production) yang di-lifting.
“Begitu juga dengan penghitungan gas alamnya, menyesuaikan persentase diambil dari produksi kotor gas yang di-lifting,” kata Fauzi.
Dia pun mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah kewenangan daerah dalam pembagian keuangan (financial sharing). Kemudian, mendorong rekonsiliasi penghitungan ulang lifting migas.
Pada jangka panjang, Fauzi bakal memperjuangkan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan UU Migas.
“Yang pasti, solusinya harus ada penambahan DBH migas yang berpihak kepada masyarakat di Pulau Madura," tegas Achmad Fauzi.
DBH Jawa Timur 2023
Alokasi DBH migas yang diterima Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep pada 2023, nilainya hanya mencapai Rp 123 miliar.
- Himpitan Kegiatan Hulu Migas dengan Lahan Pertanian Harus Segera Diselesaikan
- Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024
- Laba Bersih PT Rukun Raharja Melejit Capai Rp427,8 Miliar
- Said Abdullah
- Mantap! Pertamina jadi Kontributor 68 Persen Produksi Minyak Mentah di Indonesia
- Said Abdullah Raih Suara Tertinggi di Pileg 2024, Pengamat: Bukti Ketokohan di Madura Tiada Dua