Demokrat Lambar Tunggu Rekomendasi Pusat

jpnn.com - BALIKBUKIT - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Lampung Barat belum mengetahui kapan pasti terbitnya rekomendasi terhadap pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada Lambar 2017. PD Lambar sejauh ini masih menunggu keputusan DPP.
Ketua DPC Lambar S.W. Sundari mengatakan, pihaknya belum tahu kapan DPP merekomendasi pasangan calon dan tidak bisa memastikan kapan tepatnya. ’’Pihak DPC sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban DPC dan selanjutnya kita tunggu keputusan dari DPP,” terangnya seperti diberitakan Radar Lampung (Jawa Pos Group) hari ini (22/8).
Sejauh ini, Partai demokrat adalah partai yang cukup banyak diminati para bakal calon kepala daerah dan hampir semua bakal calon mendaftarkan diri di partai demokrat.
Diantaranya Hidayat, Hamrin Sugandi, Parosil Mabsus, Edy Irawan Arief Serta Mantan DPR RI Heriyanto. kemudian wakil kepala daerah Ulul Azmi soltiansyah, Mad Hasnurin, Bahrin Ayub, Heri Gunawan, dan Zeflin Efrizal.
Partai Demokrat terdapat 4 kursi DPRD di kabupaten Lambar paling banyak kedua setelah PDIP perjuangan, karena syarat menjadi bupati dan wakil bupati melalui jalur partai politik harus memenuhi 20 persen dari jumlah yang ada di kursi DPRD,
Sementara Jumlah kursi DPRD Lampung barat berjumlah 35 kursi sedangkan pilkada lambar tidak akan di ikuti oleh jalur independen sehingga rekomendasi partai demokrat saat dinanti nanti para pengamat politik. (cw8/c1/gus/ray/jpnn)
BALIKBUKIT - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Lampung Barat belum mengetahui kapan pasti terbitnya rekomendasi terhadap pasangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gus Yasin Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum PPP di Muktamar
- Groundbreaking Kantor Nasdem Karawang, Idris Sandiya Ingatkan Pentingnya Pembangunan Fisik & Mental
- Fathi Nilai Kebijakan Ekonomi Trump Ancaman Serius, Pemerintah Perlu Strategi Baru
- Mutasi Letjen Kunto Bikin Heboh, Legislator Yakin TNI Independen
- Pengamat Sebut Rekayasa Penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan Preseden Buruk Bagi Demokrasi
- Martin Manurung: Presiden dan DPR Sepemikiran Tuntaskan RUU PPRT