Demokrat Tantang Koalisi Parpol

PARTAI Demokrat DKI Jakarta menantang parpol lain, untuk mundur dari Pilkada 2012 apabila tidak mempercayai daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU DKI. Menurut partai berlambang bintang mercy itu, KPU memiliki kewenangan penuh dalam penetapan DPT. “Jika ada pihak yang tak percaya hingga meragukan kinerja KPU dan Panwaslu, hendaknya pihak-pihak tersebut membubarkan diri dan tidak ikut serta dalam event Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 ini,” kata Aliman Aat, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Senin (4/6).

KPU dan Panwaslu DKI adalah lembaga independen. Mereka bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dan tidak ada kaitannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo yang juga sebagai incumbent. Artinya, dalam penetapan DPT itu, tidak ada campur tangan sama sekali dari gubernur. Semua proses pemutakhiran data pemilih dilakukan petugas KPU mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. “Terjadinya ketidaksepahaman dengan kandidat lain, memang salah satunya terjadi kekisruhan. Tentunya orang akan menilai masalah DPT. Padahal DPT itu diproses oleh petugas KPU, bukan pegawai dari Pemprov DKI,” ujar Aliman.

Ia juga meminta pada khalayak umum agar tidak menyamakan antara lembaga KPU dengan Pemprov DKI, terutama dengan gubenurnya. Sebab kedua instansi ini tidak ada kaitannya secara langsung. Harus diakui pula Fauzi Bowo, yang saat ini menjabat gubernur, memang statusnya sebagai incumbent karena sudah mencalonkan diri sebagai gubernur periode 2012-2017.

Hal senada dikatakan Sandy, Sekretaris Fraksi Demokrat. Menurutnya, jika ada lima tim sukses pasangan calon yang tak setuju terhadap DPT, hendaknya menyalurkan aspirasinya ke Panwaslu. Nantinya lembaga pengawas inilah yang akan menindaklanjutinya. “Sehingga jika benar ada yang berbuat curang atau melanggar peraturan, yang bersangkutan dapat dijerat hukum,” tuturnya.