Dikebut di Masa Lame Duck, 4 RUU Ini Dipertanyakan Legitimasinya
Sejumlah pakar mengkhawatirkan pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) di masa lame duck.
Lame Duck adalah istilah yang dipopulerkan bagi pejabat petahana yang masih menjabat dan menggunakan kewenangan mereka, meski Pemilu sudah usai dan tak terpilih lagi, seperti yang dijelaskan Azeem Amedi, akademisi hukum dari York University dalam tulisannya, Lame Duck: Penyalahgunaan Wewenang di Masa Jeda.
Pada tulisannya dua tahun yang lalu itu, Azeem sudah mengingatkan potensi terjadinya lame duck setelah Pemilu 2024, karena ada tenggang waktu antara selesainya waktu pemilu dan pelantikan administrasi yang baru.
Azeem menilai, lame duck yang tidak diatur akan menimbulkan konsekuensi yang cenderung merugikan rakyat.
"UU yang dibuat di masa lame duck memiliki legitimasi demokrasi yang patut dipertanyakan, karena pejabat yang sedang dalam lame duck itu tidak terpilih lagi untuk periode selanjutnya ... secara politik, rakyat sudah menarik mandatnya dari mereka, jadi mereka tidak lagi mewakili siapa pun," ujar Azeem kepada ABC Indonesia.
Berikut ini sejumlah rancangan undang-undang yang cenderung merugikan rakyat:
- Putusan MA tentang batas usia calon kepala daerah
RUU TNI
RUU Polri
RUU Kementerian Negara
RUU Mahkamah Konstitusi
Aturan pencalonan kepala daerah
Tiga hari. Itu waktu yang diperlukan Mahkamah Agung untuk mengubah aturan batas minimal calon kepala daerah.
Uji materi terhadap aturan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garda Pembangunan Indonesia (Garuda) itu mulai diproses pada 27 Mei dan diputus pada 29 Mei 2024.
Revisi UU Penyiaran, UU Mahkamah Konstitusi, UU TNI dan Polri, sampai perubahan aturan batas usia calon kepala daerah yang diketok Mahkamah Agung menuai kritik publik
- Guru Honorer Didesak Bayar Denda Rp 50 Juta, Pimpinan DPR Minta Polri Bertindak
- Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Pangan, Bagaimana Reaksi Australia?
- Lolos ke Parlemen dari Dapil IX Jabar, Lola Nelria Oktavia Ditugasi di Komisi III
- Dunia Hari Ini: Calon Pengganti Pemimpin Hizbullah Tewas Dibunuh
- Menteri HAM Natalius Pigai Minta Rp 20 T Lagi, DPR Bereaksi
- Fraksi Golkar DPR Segera Proses PAW Anggotanya yang Masuk Kabinet Prabowo