Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemilu seperti diatur dalam undang-undang dilakukan dalam lima tahun.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut perlu ada pembentukan Pansus demi membahas dwikewarganegaraan terbatas.
Hari Masyarakat Adat Internasional harus menjadi pendorong semua pihak untuk memperkuat komitmen pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di…
Mikael Saragih menegaskan bahwa tantangan pasca S2 hukum atau magister hukum sekarang bukan lagi kekurangan undang-undang.
Bea Cukai Entikong bersama unsur TNI dan tim intelijen yang melakukan sinergi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut parlemen tentu menghormati putusan MK nomor 191, karena bersifat…
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU MHA menjadi…
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong RUU PPRT segera disahkan menjadi undang-undang untuk melindungi masyarakat dari ancaman krisis
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong terbentuknya Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim untuk mengatur aksi penanganan krisis iklim.
TAP MPR 1/2003 merupakan hal fundamental dalam mengatur status hukum ketetapan-ketetapan MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI…
Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati menganggap partisipasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan Undang-Undang.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memberikan ultimatum ke pada sekolah SD, SMP, dan SMA se-Kalteng untuk tidak…
Kepala daerah harus memperoleh izin apabila ingin ke luar negeri karena hal demikian tertuang dalam perundang-undangan.
Bea Cukai Langsa mengawali 2025 langsung menunjukkan langkah tegas dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Ini pesan Anggota Bawaslu Puadi pada Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II yang diselenggarakan DKPP RI
Kemendagri tengah mengkaji revisi UU pemerintah daerah untuk sinkronisasi dengan undang-undang.
MK juga menegaskan penentuan batasan usia memang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat terus menyoroti tak kunjungan selesainya pembahasan RUU PPRT untuk dijadikan menjadi undang-undang
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pimpinan DPR segera menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang
Ketua MPR Bamsoet mengungkapkan hingga saat ini belum ada satupun peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai…
Revisi UU Penyiaran, UU Mahkamah Konstitusi, UU TNI dan Polri, sampai perubahan aturan batas usia calon kepala daerah…
JPNN.com 
