Dirjen Pajak Fokus Sosialisasi Tax Amnesty di 3 Negara Ini
’’Di enam kota itu, presiden akan hadir. Sementara itu, ada sosialisasi di sembilan kota lain. Jadi, total ada 15 kota. Sosialisasi eksternal dilakukan sampai akhir tahun, kalau internal sekitar dua minggu,’’ katanya.
Ken kembali menekankan bahwa setiap orang bisa mengikuti pengampunan pajak, baik yang memiliki NPWP maupun yang belum. Sebab, persyaratan yang harus dilakukan hanya mengisi surat pernyataan, bukan SPT.
Namun, dia menegaskan bahwa data yang disampaikan harus valid. Jika ditemukan adanya ketidakcocokan data, pihaknya bisa memberikan sanksi PPh dan denda 200 persen pajak terutang.
’’Perhitungannya, harta bersih dikurangi utang. Jadi, misalnya aset 100, utang 90, itu gampang lihatnya (valid atau tidak). Kami lihat tahun berikutnya. Kalau dia tidak bayar utang, itu pasti bohong. Jadi, ngecek-nya sebenarnya gampang,’’ tegasnya. (ken/gen/jos/jpnn)
JAKARTA – Pemerintah semakin menggenjot sosialisasi pemberlakuan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Tak hanya di Indonesia, sosialisasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BRI & E9pay Perkuat Kolaborasi Layanan Finansial Bagi PMI di Korsel
- Pembiayaan Mikro dan Ultra Mikro BRI Capai Rp 622,6 Triliun
- Amartha Perkuat Komitmen Membangun Ekosistem Finansial Inklusif di Asia Tenggara
- Hanasui Lebarkan Sayap ke Negeri Jiran, Konsisten Tawarkan Produk Harga Terjangkau
- Tokyo MoU Annual Report 2023: BKI Berhasil Pertahankan Kategori High Performance RO
- Lewat PGTC 2024, Pertamina Siap Kolaborasi Hadapi Trilema Energi