Dirjen Polpum Kemendagri: PNS tak Netral Picu Konflik Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan coba-coba ikut bermain politik di panggung pilkada yang pemungutan suaranya dilakukan 9 Desember mendatang.

Pasalnya, tingkah-polah abdi negara yang dituntut netral itu terus mendapat pengawasan dari jajaran intel, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Mayjen Soedarmo mengatakan, sejak tahapan pilkada dimulai, pemerintah telah membentuk tim pemantau, monitoring, dan evaluasi. Tugasnya memetakan potensi-potensi konflik jelang pilkada. Tim ini dipimpin Sekjen Kemendagri, sedang Dirjen Polpum Soedarmo menjadi anggotanya.

PNS juga mendapat pengawasan khusus. Alasannya, adanya PNS yang bersikap tidak netral, bisa menjadi pemicu konflik pilkada.

"Kemungkina bisa terjadi keributan antarpendukung karena adanya ketidaknetralan dari PNS.  Nah itu termasuk dalam pengawasan tim pemantau ini," ujar Mayjen Soedarmo kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Mantan pejabat di BIN itu menjelaskan, tim pemantau itu melibatkan jajaran Badan Kesbangpol di daerah. Di dalamnya juga ada unsur BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat. "Ini kami lakukan untuk deteksi indikasi pelanggaran pelaksanaan pilkada," ujar Soedarmo.

Temuan-temuan tim ini, lanjutnya, akan diteruskan ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)."Termasuk diberikan pada pejabat-pejabat di daerah. Terutama pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah," ulasnya.

Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Budi Prasetyo menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk ikut berupaya menciptakan pelaksanaan pilkada yang aman, lancar, demokratis.