DMI Seluruh Sumatra Berkomitmen Cegah Masjid Sebagai Sarana Politik Praktis
jpnn.com, PADANG - Ketua PW DMI Sumatera Barat Duski Samad berkomitmen untuk mempertahankan independensi masjid sebagai tempat ibadah. Terlebih, menjelang Pemilu 2024 banyak muncul kekhawatiran masjid dijadikan tempat politik praktis.
"Masjid tidak antipolitik, tetapi bukan tempat melakukan kegiatan politik praktis," kata Duski dalam kegiatan muzakarah DMI seluruh Sumatra di Truntum Padang Hotel, Minggu (26/2).
Menurutnya, masjid harus kembali kepada marwahnya, yakni sebagai tempat edukasi umat Islam dan terbuka untuk melakukan berbagai kajian akademik keagamaan bagi umat termasuk kajian bidang politik.
Berbagai kegiatan di masjid dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, baik urusan dunia maupun akhirat.
"Selain tempat ibadah, fungsi masjid juga sebagai sarana pembelajaran ilmu pengetahuan, media pembentukan karakter umat, termasuk dalam hal menyampaikan politik Islam," ujarnya.
Untuk mengantisipasi politik praktis terjadi di ruang mimbar, Duski beserta anggota DMI lainnya tengah mempersiapkan panduan terkait antisipasi politik praktis tersebut.
Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan khittahnya sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT.
"Kami rumuskan satu bentuk pemikiran tentang bagaimana etika di masjid yang mengatur regulasi dan menyampaikan pernyataan yang melarang tindakan politik praktis dalam berdakwah," ujarnya.
DMI yang ada di seluruh Pulau Sumatra berkomitmen untuk mencegah masjid sebagai sarana politik praktis.
- KASN Mengingatkan ASN tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak 2024
- Mendagri Tito Tegaskan Pj Kepala Daerah Harus Mundur dari Jabatan jika Ingin Ikut Pilkada
- Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Menjadi Ketum DMI 2024-2029
- Buka Muktamar VIII DMI, JK Sebut RI Terapkan Islam Moderat
- DMI Bakal Gelar Muktamar VIII yang Sempat Tertunda 2 Tahun Gegara Covid-19
- Jalankan Imbauan Jaksa Agung, Kajati Bali Siap Tindak Jaksa Terlibat Politik Praktis