Doli: Jangan Main-main, Kalau Tidak, Golkar Hancur

Nah, Doli menambahkan, Golkar tambah panik ketika mendukung Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian kalah di pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut dia, dari prosesnya saja itu terlalu terburu-buru dan sangat kelihatan hanya kepentingan beberapa orang saja. "Dukungan itu sangat bertentangan dengan karakteristik Golkar yang nasionalis dan religius," jelasnya.

Bahkan, lanjut Doli, belakangan ketika Novanto dicegah bepergian luar negeri karena menjadi saksi kasus dugaan korupsi e-KTP, Fraksi Golkar di DPR meminta Presiden Joko Widodo mencabut pencegahan itu.

Bahkan, Golkar juga ngotot ingin Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK direvisi. Selain itu, Golkar juga menjadi pendorong hak angket atas KPK.

Nah, Doli menilai langkah ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan hakekat bentuk dukungan Golkar kepada Joko Widodo. Sebab, lanjut dia, dari awal Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat komitmen memberantas korupsi.

"Apa yang dilakukan kepemimpinan Golkar sekarang bertentangan dengan gerakan pemberantasan korupsi yang jadi bagian kampanye Jokowi," katanya.

Menurut Doli, suka tidak suka harus disebutkan fakta bahwa Golkar ini sekarang "punya" Jokowi. "Saham terbesarnya" adalah Jokowi karena sudah diserahkan ketika Golkar menyatakan mendukungnya di pemerintahan dan pemilihan presiden 2019.

Nah, lanjut dia, tidak heran jika muncul spekulasi bahwa kalau Novanto selamat dari kasus hukum, karena mendukung Jokowi. Dia mengatakan, pada rapat pleno di DPP Golkar beberapa waktu lalu, Novanto menceritakan sudah bertemu dan berbicara empat mata dengan Jokowi.

Bahkan, kata dia, dari pertemuan itu Novanto menyatakan bahwa kasus hukumnya tidak masalah. Selain itu, Doli menambahkan, Novanto juga menyampaikan bahwa Jokowi menitip pesan kepada Golkar agar mendukung presidential treshold 20 persen di Rancangan Undang-undang Pemilu.