DPD Minta Konsorsium MDB Lebih Transparan
Rabu, 22 Juni 2011 – 00:02 WIB
JAKARTA — Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Diyah Ganefi mendukung keputusan pemerintah yang akan menawarkan jatah 25 persen dari tujuh persen saham PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dibeli pemerintah pusat kepada pemerintah NTB. ‘’Memang dikalangan kami masih ada pertanyaan, ada perjanjian yang sampai sekarang belum kami bisa lihat perjanjian antara Daerah Maju Bersaing dan Multi Capital, ini yang perlu kita perhatikan,’’ ujarnya dilokasi yang sama.
Menurutnya pola ini dirasa menjadi win-win solution dalam kemelut divestasi ini. sehingga kepemilikan saham oleh daerah tidak ‘’diboncengi’’ pihak luar yang akan merugikan daerah sendiri. ‘’Menkeu menawarkan solusi yang sangat bagus, nantinya saham itu bisa benar-benar dimiliki oleh pemda bukan atas nama pihak swasta. Sehingga manfaat untuk daerah lebih besar dan transparan,’’ ujarnya.
Sementara itu anggota DPD asal NTB lainnya Farouk Muhammad menambahkan jika pun pemda NTB ingin menggunakan konsorsium PT MDB untuk membeli saham tersebut maka pihaknya meminta harus ada transparansi terlebih dulu mengenai isi kontrak kerja dan kesepakatan antara pemdan dan Multi Capital selaku pihak luar. Maksudnya, agar masyarakat mengetahui duduk posisi pemda dalam kepemilikan saham dan pembagian hasil agar tidak merugikan.
Baca Juga:
JAKARTA — Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Diyah Ganefi mendukung keputusan pemerintah yang akan menawarkan jatah 25 persen
BERITA TERKAIT
- Kemendagri Jajaki Kerja Sama dengan Korsel
- Jajaki Potensi Kerja sama di Bidang Maritim, BKI Berkunjung ke PT PAL
- Kembangkan Rantai Pasok UMKM, KemenKopUKM dan Hippindo Jajaki Kerja Sama dengan China
- Gen Z dan Millenial Lebih Siap Membentuk Masa Depan Pasar Teh
- Pertamina Dorong Kolaborasi Memperkuat Ketahanan Energi ASEAN di Pertemuan ASCOPE
- IRPII & Kemenparekraf Resmi Teken MoU untuk Kemajuan Industri Periklanan