DPD RI Siap Wujudkan Harapan 21 Provinsi Penghasil Sawit

Syamsuar menambahkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang ada baru DBH Pajak dan Migas. DBH Sawit belum masuk. Padahal ada 21 provinsi penghasil sawit.

“Apalagi nanti dalam Omnibus Law, banyak pendapatan daerah yang akan terpangkas. Jadi kami akan makin susah mempercepat pembangunan daerah,” tukasnya.

Provinsi penghasil sawit tercatat berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Khusus Riau, menjadi provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni sekitar 3 juta hektare lebih.

“Semoga para Senator dapat mewujudkan harapan kami, yang telah kami rintis sejak tahun 2004 silam. Tetapi sampai saat ini belum juga terwujud. Meskipun kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan 21 Gubernur untuk menyuarakan hal ini ke pusat,” urainya.

Di tempat yang sama, Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori mengungkapkan DPD sudah mengusulkan dan memasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tentang revisi UU nomor 33/2004 tersebut. Karena memang sudah waktunya dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi daerah saat ini.

“Sudah masuk, tinggal kami dorong agar lebih cepat masuk ke pembahasan. Bahkan kami di DPD sudah menyiapkan naskah akademiknya,” beber Alirman.

Dalam Raker tersebut, Ketua DPD RI juga menekankan beberapa hal penting di Riau. Salah satunya adalah proses transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina. LaNyalla meminta Pemprov Riau aktif berkoordinasi para pihak, termasuk SKK Migas, untuk membantu memastikan agar transisi tersebut lancar.

“Terutama fokus kepada tenaga kerja lokal agar tetap bekerja, meski pengelolanya baru,” cetusnya.