DPR akan Panggil Paksa 'Pengusaha Hitam'
Kamis, 19 Januari 2012 – 03:33 WIB
Oleh karena itu, dia menyarankan rakyat dan insan media untuk berani mengungkap sepakterjang Haji Isam yang merugikan pengusaha lain dan juga pelanggaran HAM yang dilakukannya. Cara yang efektif adalah membenturkannya dengan kepentingan rakyat banyak. “Kalau rakyat berani jangan kan Haji Isam, penguasa yang zalim pun akan bisa tumbang,” kata Johnson. Dalam diskusi yang sama, pelaku usaha asal Kalsel yang juga Ketua Kadin Pusat, M Solikin menambahkan nama Haji Isam sudah terkenal di Kalsel karena jaringan usaha tambangnya dan juga kelakuannya yang sering kali membuat kriminalisasi terhadap pengusaha lain.
Baca Juga:
“Kedekatannya dengan petinggi Polri di daerah dan Pusat dan kemampuannya menggelontorkan banyak uang untuk pejabat daerah memudahkannya mengambil aset pengusaha lain. Caranya pengusaha dituduh melakukan korupsi dan dia bekerjasama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, akhirnya berhasil mengambil aset pengusaha lain,” katanya.
selain itu, Solikin juga mengungkap kiprah Haji Isam yang melakukan penguasaan atas sembilan desa di daerah Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, dengan berbekal izin pinjam pakai. Tetapi rakyat di wilayah itu tidak diberikan ganti rugi, dan rakyat tidak bisa melakukan apa-apa karena takut.
Sedangkan Profesor Hadin mengakui catatan hitam Haji Isam karena terkait dengan konflik penafsiran regulasi dan keberpihakan aparat di daerah kepada Haji Isam.
“Selama Haji Isam ‘menguasai’ pejabat dan penegak hukum maka yang bersangkutan akan terus merajalela di Kalimantan,” katanya. (fas/jpnn)
Menyusul terbongkarnya sejumlah kasus pertanahan seperti di Mesuji, Bima NTB, Riau, Papua dan belakangan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- TB Hasanuddin Tegaskan Pulau di Indonesia Tidak Boleh Diperjualbelikan
- Massa Datangi Mabes Polri Dukung Kapolri Berantas Premanisme di Muratara
- Atasi Permasalahan Mendasar Dunia, Putu Supadma Rudana Prakarsai Kaukus Air di DPR RI
- CPNS dan PPPK 2024: Kalsel Sudah Mengusulkan 1.618 Formasi, Tunggu Arahan Pusat
- KPK Mulai Proses Vendor Pengadaan Rumah Jabatan DPR
- Komisi II DPR Bahas 2 Rancangan PKPU