DPR Desak Polda-Kejati Usut Tuntas Penerbitan 3 Izin Bermasalah oleh Gubernur Babel

Sebelumnya, Tim Panja Pengawasan Penegakan Hukum Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja ke Babel, Kamis (9/7) dalam rangka bertemu dengan PT Timah, Kapolda, Kajati dan gubernur yang diwakili sekda.
Kedatangan Komisi III DPR ke Babel terkait dengan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum sektor pertambangan dalam hal penerimaan negara.
Persoalan pada penegakan hukum di sektor pertambangan mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Misalnya ditemukan kegiatan/praktik ilegal sektor pertambangan yang seakan-akan luput dari hukum.
Hal ini yang menjadi concern dari Panja Pengawasan Penegakan Hukum Komisi III DPR RI untuk segera merespons dan mengatasi persoalan ini. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Tiga perusahaan smelter peleburan biji timah mendapat izin mengekspor hasilnya padahal sedang bermasalah tidak mendapat perizinan RKAB.
Redaktur & Reporter : Boy
- Refleksi Hardiknas 2025, Lita Nilai Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Tantangan Besar
- Dasco Dinilai Tunjukkan Gaya Kepemimpinan DPR yang Aspiratif
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia