DPR Dituding Ingin Belokkan Sistem Presidensiil

Ia juga menyoroti banyaknya fraksi di DPR yang telah membuat sistem presidensial tidak berjalan. Padahal menurutnya, seharusnya dalam sistem presidensial hanya ada dua fraksi, yakni fraksi pemerintah dan oposisi.

Menurut Arbi, pemerintah bisa berjalan efektif jika parlemen dan pemerintah sama-sama mengacu pada sistem presidensial sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD). Namun kata dia, yang terjadi sekarang justru parlemen membelokkan sistem presidensial menjadi sistem parlementer sehingga membuat posisi presiden tersandera dalam menjalankan pemerintahan.

Terakhir Arbi menyayangkan banyaknya tudingan bahwa presiden telah melanggar konstitusi, namun tidak satupun partai yang bisa menjatuhkan Pemerintahan SBY karena pihak yang menuding juga bagian dari koalisi pendukung pemerintahan. ”Kalau pemerintahan saat ini dikatakan melanggar konstitusi, berarti partainya kan juga melanggar," tukasnya. (fas/jpnn)