DPR Minta Pemerintah Berikan Internet Terjangkau Bagi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan internet terjangkau dan merata bagi rakyat selama pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) melanda Indonesia.
Data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebutkan bahwa penggunaan internet pada masa pandemi COVID-19 meningkat hingga 443 persen. Namun, masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.
"Saya mendorong kepada pemerintah agar internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wilayahnya," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Selasa (23/6).
Dia menjelaskan, akses internet jadi andalan semua kegiatan masyarakat, seturut kebijakan pemerintah terkait untuk tetap di rumah dengan produktif.
Terlebih lagi, anak-anak juga masih belum boleh masuk sekolah secara fisik. Proses belajar mengajar masih dijalani peserta didik dengan cara school from home (SFH).
Dari situ, ujar dia, anggaran rumah tangga untuk internet saja, bisa melebihi anggaran untuk makan dan transportasi. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah bisa mengurangi beban rakyat dari sisi internet.
"Pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan. Anggaran rumah tangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi," beber dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga meminta pemerintah menjamin internet dari segi cakupan wilayah sinyal. Sampai saat ini, kata dia, masih banyak daerah yang belum terjangkau internet.
Anggota DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan internet terjangkau dan merata bagi rakyat selama pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) melanda Indonesia.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang