DPR-Pemerintah Sepakati RUU Cagar Budaya

JAKARTA - Komisi X DPR dan empat Kementerian terkait akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cagar Budaya untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). UU itu akan menjadi pengganti UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang dinilai tidak lagi dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini.

"Setelah mendengarkan pandangan keseluruhan mini fraksi di Komisi X DPR yang menyatakan sikap menyetujui rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, maka pimpinan Komisi X DPR menyatakan RUU ini selanjutnya disampaikan ke pembahasan tingkat II, yakni Sidang Paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang," tegas Ketua Komisi X Mahyuddin NS, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham, Menbudpar, Mendiknas dan Mendagri, di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/10).

Dari pandangan mini sembilan fraksi di DPR, lanjutnya, RUU Cagar Budaya yang diinisiasi oleh DPR ini jauh lebih maju dibanding dengan UU Nomor 5/1992 tentang Cagar Budaya. "Terutama soal definisi cagar budaya yang diperluas dari yang sebelumnya, yakni cagar budaya itu tidak hanya sebatas yang ada di darat, tapi juga mencakup semua kekayaan cagar budaya yang ada di dasar laut," kata Mahyuddin.

Demikian juga halnya dengan sisi pemanfaatan cagar budaya. Menurut Ketua Komisi X itu, jika cagar budaya selama ini hanya dipahami sebagai benda sejarah tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat dan jatidiri bangsa, maka RUU Cagar Budaya ini secara optimal juga mengakomodasi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan jatidiri bangsa.