DPR Sambut Positif Informasi Seputar Calon Anggota BPK

Menurut Johnny, hal-hal yang baik di BPK kemudian bisa ditularkan kepada BPK Provinsi atau Kementerian dan lembaga lainnya. "Jadi tidak terbatas pada kualifikasi wajar tanpa pengecualian (WTP) atau tidak masuk kualifikasi. Bahkan sama sekali disclaimer,” katanya.

Menyinggung soal calon anggota BPK yang diduga bermasalah dengan hukum, kata Johnny lagi, tentu yang bersangkutan tidak layak. Namun begitu, DPR tidak bisa begitu saja langsung mencurigai terhadap calon tersebut.

"Apalagi terkait kasus hukum. Kita akan cari dulu, ada atau tidak putusan hukumnya. Jadi selama belum ada putusan hukum, kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah, “ ujarnya.

Namun sampai hari ini, sambung Johnny, pihaknya belum menerima laporan seperti itu. Pada prinsipnya DPR menghormati atas praduga tak bersalah dan perlakuan yang adil terhadap dua calon.
Dalam fit and proper test nanti, katanya, tentu DPR akan menanyakan kepada semua calon.

"Kalau betul, tentu ini menjadi masukan yang baik bagi kami. Tetapi jangan sampai merugikan calon kalau itu hanya gosip," katanya.

Sementara Eva Kusuma menegaskan calon anggota BPK yang nantinya terpilih adalah yang bebas dari kepentingan kelompok tertentu dan tidak memiliki masalah hukum, utamanya korupsi.

"Masalah korupsi masih akut di Indonesia. Jadi, perlu komisioner-komisioner yang berintegritas dan ini dibuktikan di track record maupun di perspektif saat fit and proper test kelak. Artinya, calon yang bermasalah hukum, apalagi korupsi tidak layak berada di BPK," ujar Eva dalam rilis yang beredar di kalangan wartawan di Senayan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta dewan untuk menelusuri rekam jejak setiap calon agar BPK benar-benar diduduki orang-orang yang memiliki integritas. "DPR dalam menseleksi calon komisioner BPK harus melihat rekam jejak masing-masing calon. Karena penting buat pertimbangan, DPR harus memilih orang yang miliki integritas," katanya.