DPRD Dinilai Lemah Awasi Newmont

JAKARTA -- Menteri Keuangan curhat habis-habisan dengan kalangan wartawan di Kementrian Keuangan, Selasa (7/6). Selama hampir 1,5 jam, dengan menggandeng para pakar hukum dari berbagai Universitas terkemuka di Indonesia, Agus menegaskan kembali terkait rencana divestasi pembelian 7 persen saham PT Newmont, yang masih terganjal di DPR RI.

Mantan Direktur Bank Mandiri ini menegaskan, keinginan pemerintah pusat mengambil saham 7 persen PT NNT bukan tanpa alasan. Namun selama ini dinilai, PT NNT selaku perusahaan raksasa asing, masih belum maksimal bisa terawasi. Padahal yang dikeruk adalah hasil bumi milik negara.

Agus pun bercerita, suatu ketika Kemenkeu pernah mendapatkan kunjungan dari DPRD Sumbawa Barat (NTB). Kunjungan tersebut salah satunya untuk meminta bantuan Kemenkeu guna meminta PT NNT menyerahkan data-data hasil produksi riil perusahaan tambang milik asing tersebut.

‘’Mereka (anggota DPRD Sumbawa Barat) ingin tahu berapa emas, berapa tembaga dan berapa produksi lainnya. Saya katakan, 'loh, bukannya kamu sudah punya 24 persen? bukannya lokasinya ada di situ? Dan bukannya DPRD mempunyai fungsi pengawasan?',’’ kata Agus yang sengaja menekankan kata pengawasan dengan nada lebih tinggi.