DPRD Sebut Manajemen Pemerintahan di Lombok Tengah Tidak Jalan

DPRD Sebut Manajemen Pemerintahan di Lombok Tengah Tidak Jalan
Tampak depan kantor Bupati Lombok Tengah. Foto: Edi Suryansyah/JPNN.com

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Supli menyebut manajemen pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah tidak jalan.

Bukan tanpa alasan, Supli melihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak kursi jabatan strategis di sejumlah dinas tanpa penghuni. 

"Ini membuat kondisi yang tidak sehat," kata Supli kepada JPNN.com, pada Selasa (28/3). 

Tidak hanya itu, Supli juga menilai bahwa beberapa waktu belakangan ini masih banyak juga ASN yang dobel jabatan. 

Sebut saja, kata dia, seperti lurah Leneng yang menjabat kepala desa, dan masih banyak yang lainnya. 

Persoalan itu, lanjut Supli, dirinya sebagai anggota dewan sempat menyampaikan langsung kepada Pemkab saat sidang paripurna. 

"Saat paripurna, saya sampaikan keberatan karena lurah Leneng menjabat di dua tempat," ujar Supli.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah ini juga menyebutkan bahwa, Lombok Tengah tidak kekurangan orang yang cerdas.

Supli melihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak kursi jabatan strategis di sejumlah dinas tanpa penghuni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News