DPRD Sebut Manajemen Pemerintahan di Lombok Tengah Tidak Jalan

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Supli menyebut manajemen pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah tidak jalan.
Bukan tanpa alasan, Supli melihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak kursi jabatan strategis di sejumlah dinas tanpa penghuni.
"Ini membuat kondisi yang tidak sehat," kata Supli kepada JPNN.com, pada Selasa (28/3).
Tidak hanya itu, Supli juga menilai bahwa beberapa waktu belakangan ini masih banyak juga ASN yang dobel jabatan.
Sebut saja, kata dia, seperti lurah Leneng yang menjabat kepala desa, dan masih banyak yang lainnya.
Persoalan itu, lanjut Supli, dirinya sebagai anggota dewan sempat menyampaikan langsung kepada Pemkab saat sidang paripurna.
"Saat paripurna, saya sampaikan keberatan karena lurah Leneng menjabat di dua tempat," ujar Supli.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah ini juga menyebutkan bahwa, Lombok Tengah tidak kekurangan orang yang cerdas.
Supli melihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak kursi jabatan strategis di sejumlah dinas tanpa penghuni.
- Tak Punya Uang, Bu Yuliana Bawa Pulang Jenazah Bayi Pakai Taksi Online
- Mau Mandi di Sungai, Warga Temukan Meriam
- 80 Rumah di Lombok Tengah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung
- Irjen Hadi Gunawan: Di NTB Tidak Boleh Ada Geng Motor
- KPK Dalami Korupsi Shelter Tsunami NTB, Waskita Karya Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi
- Pencuri Bertato Ini Apes setelah Aksinya Ketahuan Korban, Begini Ceritanya