DPRD Tagih Janji Pemkot Tangani Banjir

DPRD Tagih Janji Pemkot Tangani Banjir
Banjir akibat luapan sungai. Foto: JPG/Pojokpitu

jpnn.com, TANGERANG - DPRD Kota Tangerang menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam mengatasi tujuh titik banjir yang belum dapat ditanggulangi. Apalagi lokasi tersebut merupakan wilayah padat penduduk yang kerap didatangi luapan air yang cukup tinggi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto merasa heran karena masih adanya tujuh titik banjir yang belum dapat ditangani. Padahal, anggaran kegiatan kerja dalam melakukan penanganan banjir telah diberikan tiap tahun namun banjir masih belum teratasi.

"Belum tahu bagaimana skema DPUPR mengatasi masalah banjir. Setiap tahun anggaran penanganan banjir sudah diberikan. Kok sampai sekarang masih ada titik banjir yang tidak dapat mereka selesaikan," kata Turudi, Senin (5/11).

Menurutnya, belum dapatnya ditangani masalah banjir ini karena DPUPR Kota Tangerang belum melakukan rekomendasi dari legislative yakni pembuatan master plan drainase dengan Sungai Cisadane dan sungai lainnya sebagai sentra penampungan atau buangan air.

"Ini pernah diusulkan pada 2011, tetapi mungkin tidak dilaksanakan. Di samping itu permasalahan utama lebih pada kajian kemampuan daya tampung drainase dan sungai-sungai yang tidak diperhitungkan," ujar Turidi.

Turidi juga menyatakan Pemkot Tangerang belum melakukan upaya rehabilitasi dan revitalisasi saluran air dan sungai-sungai. Di antaranya, pengerukan dan pengembalian luas atas saluran drainase dan sungai-sungai yang telah dangkal, tersumbat dan menyempit serta melakukan pembebasan lahan bantaran sungai dari penghuni liar. Karena itu, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) sedang mempertimbangkan pemberian dana ke DPUTR tersebut. Khusunya anggaran pengendalian banjir, baik itu pembangunan drainase dan normalisasi sungai atau setu.

Plt Sekdis PUTR Kota Tangerang, Decky P Koesrindartono menuturkan, jika jajarannya telah berusaha keras menangani banjir di pemukiman warga. Akan tetapi, kendalanya adalah pihaknya terbentur dengan anggaran pembebasan lahan sungai dan kali yang telah berubah fungsi sebagai pemukiman.

"Justru dengan kami bekerja titik banjir telah berkurang banyak. Untuk penataan aliran sungai atau kali butuh dana besar. Kemungkinan kami akan bicarakan dengan BBWSCC agar 7 titik ini dapat ditanggulangi," tuturnya.

DPRD Kota Tangerang menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam mengatasi tujuh titik banjir

Sumber Indopos

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News