Dukungan Awak Media Diyakini Bisa Sukseskan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI

jpnn.com, CIREBON - Senator asal Aceh Fachrul Razi mengatakan dukungan awak media terhadap Proposal Kenegaraan DPD RI untuk perbaikan sistem bernegara Indonesia sangat penting.
Sebab, salah satu cara untuk mewujudkan proposal tersebut melalui Konsensus Nasional yang disepakati seluruh elemen bangsa dan lembaga-lembaga negara.
DPD RI menyakini hubungan yang mesra dan publikasi terkait dengan 5 proposal ini akan memperbaiki masa depan bangsa. DPD saat ini perannya tidak maksimal di legislatif, tetapi dengan media, semua bisa sukseskan proposal dan perjuangan ini.
"Di sinilah peran penting para wartawan untuk meresonansikan gagasan demi Indonesia yang lebih baik ini kepada seluruh elemen bangsa," ujar Fachrul Razi, salah satu narasumber dalam acara Press Gathering DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema Membedah 5 Proposal Kenegaraan DPD RI.
Bertempat di Hotel Luxton, Cirebon, beberapa waktu lalu, selain Fachrul Razi dan Senator Lampung Bustami Zainuddin, juga turut memberi paparan kepada para wartawan yang hadir, Wakil Ketua DPD RI Dr. Mahyudin ST, MM.
Fachrul mengatakan Demokrasi yang harus diperjuangkan agar Indonesia lebih baik adalah demokrasi yang tidak merusak Azas bangsa dan negara ini. Yaitu Pancasila.
Sehingga Indonesia tetap berada di bawah track kehidupan yang sesuai nilai Pancasila yang sudah disepakati. Bukan nilai liberalis, individualis dan watak ekonomi yang kapitalis.
Karena dengan nilai barat itu, pasti yang dikorbankan rakyat. Karena mereka pasti tergerus oleh nilai-nilai yang menganut persaingan bebas itu.
Senator asal Aceh Fachrul Razi mengatakan dukungan awak media terhadap Proposal Kenegaraan DPD RI untuk perbaikan sistem bernegara Indonesia sangat penting.
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah
- Bertemu Wali Kota Kupang, Senator Abraham Paul Liyanto Jajaki Konsep Sister City