Evaluasi Saham Asing di Bidang Telekomunikasi
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat intelijen dari LESPERSSI, Rizal Darmaputra menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kepemilikan saham perusahaan asing dalam bisnis telekomunikasi. Besarnya kepemilikan saham luar negeri dalam perusahaan telekomunikasi di Indonesia dikhawatirkan akan memudahkan aksi intelijen yang dilakukan negara asing.
"Itu rentan digunakan untuk melakukan satu aktivitas elektronik intelejen. Dan hampir besar saham di telekomukasi ini dikuasai oleh asing, itu harus dievaluasi," kata Rizal kepada wartawan usai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11).
Selain itu pemerintah juga harus mengevaluasi fasilitas diplomatik yang dimiliki kantor perwakilan negara asing. Pemerintah harus memastikan apakah ada perangkat intelijen atau kegiatan spionase di kantor kedutaan besar negara sahabat.
"Seperti yang dilansir Edward Snowden bahwa di kedutaan AS, fasilitas diplomatiknya melakukan kegiatan elektronik intelijen itu. Iitu yang mesti diamati dan itu sebagai PR bagi pemerintah dan lembaga intelejen," ujarnya.
Lebih jauh, Rizal meminta isu aksi spionase asing di Indonesia tidak dipolitisasi. Ia menghimbau semua pihak untuk tidak emosional menanggapi isu tersebut.
Apalagi, sampai menggalang dukungan untuk menggoyang kepemimpinan pemerintah saat ini.
"Jangan sesekali kita menggunakan isu ini untuk bisa menggoyang, atau untuk memperbesar dukungan dengan nasionalisme sempit seperti ini. Tetapi kita harus melakukan intropeksi," tandas Rizal. (dil/jpnn)
JAKARTA - Pengamat intelijen dari LESPERSSI, Rizal Darmaputra menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kepemilikan saham perusahaan asing dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- WWF Ke-10 di Bali, 7 KRI Bersiaga Menjaga Perairan di 4 Sektor
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting, Lulusan SMA Berpeluang dalam CPNS & PPPK 2024, tetapi Honorer Non-Database BKN Siap-Siap
- Bank DKI dan Perumda Pasar Pakuan Jaya Berikan Kredit Kepemilikan Tempat Usaha