Fahri: Terus Terang, Keputusan Mendagri Itu Mengganggu
"Tapi, saya lebih lebih pro kepada perasaan publik. Bahwa lebih baik kita curiga bahwa ini nanti jadi tidak netral. Lebih baik begitu," katanya.
Menurut dia, janganlah beralasan tidak percaya dengan pejabat sipil terkait mengantisipasi kerawanan, lalu memilih TNI dan Polri.
Sebagai pejabat sipil pun harus mengerti manajemen dan tegas. Siapa pun yang sudah diletakan di pimpinan tertinggi, meski bukan TNI dan Polisi, tetap harus dihormati dan ditaati.
"Jadi tidak boleh dianggap hanya tentara dan polisi yang bisa ditaati. Ya kalau ditaati sekelompok orang, tidak ditaati sekelompok orang karena dilihat tidak netral, kan lebih ribet juga kita," paparnya.
Lebih lanjut dia mengatakan dulu Presiden Joko Widodo dicurigai karena menerapkan kebijakan tidak boleh rangkap jabatan di kementeriannya. Sekarang, berbalik malah boleh rangkap jabatan.
"Jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh," ungkapnya.
Menurut Fahri, sulit mencegah Jokowi melakukan konsolidasi. Tapi, kritik dia, caranya itu melanggar aturan maupun apa yang sudah menjadi komitmennya dari awal.
"Ini kan juga jadi problem Jadi saya kira ya mestinya si Pak Jokowi yang mengambil keputusan gitu," katanya. (boy/jpnn)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan rencana Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk perwira tinggi TNI dan Polri jadi pelaksana tugas gubernur
Redaktur & Reporter : Boy
- PT 4 Persen Diubah, Fahri: Baiknya Ditetapkan Lebih Cepat
- Aktivis 98 Sepakat Menjaga Demokrasi
- Fahri Hamzah Mengaku 15 Tahun Diincar KPK, Novel Baswedan: Masih Saja Bohong
- Sentil Fahri Hamzah yang Sebut Anies-Muhaimin Tersangka setelah Pilpres, Sahroni: Sadarlah!
- Elektabilitas PSI dan Gelora Terdongkrak Tokoh Parpol dan Prabowo-Gibran, Begini Datanya
- Tanggapi Twit Fahri Hamzah, Ahmad Sahroni: Jangan Takabur, Bang