Fahri Mohon Jokowi Segera Ambil Keputusan Besar untuk Lombok

"Rakyat kita memang kuat. Masyarakat sipil bekerja menghimpun dana-dana sosial, dengan tindakan yang spesifik tapi hanya pada spot yang terbatas. Sedang negara, bisa hadir melampauinyadengan kesigapan yang cepat dan tangkas. Ayolah Pak Jokowi turunlah," ujarnya.

Fahri yang juga berasal dari NTB itu pun menambahkan, tindakan negara terwujud melalui dua alas, yakni melalui regulasi, dan kedua melalui budget.

Melalui regulasi, status bencana NTB perlu ditinjau ulang, dan kalau bisa ditingkatkan menjadi bencana nasional, agar negara terlibat penuh melalui struktur raksasanya dalam penyelesaian bencana Lombok.

"Struktur yang raksasa misalnya dengan membentuk badan rehabilitasi, akan mempercepat pemulihan NTB, memulihkan pariwisata Lombok, juga mengembalikan keceriaan warga. Jangan biarkan mereka terlalu lama dalam duka, dan terlalu lama dalam tenda," imbuhnya.

Apalagi, kata Fahri sampai saat ini, pihaknya belum mendengar ada "kelembagaan nasional" untuk penanganan gempa NTB.

Jakarta masih merespons bencana Lombok dengan birokrasi normal. Sementara pemda diminta berdiri kokoh menanggapi gempa, meski pun mereka juga sebenarnya adalah korban.

"Aparat Pemda saya saksikan sendiri kebingungan dengan skala bencana ini. Mereka juga korban, tapi kita meminta mereka untuk mengurus diri mereka mandiri. Sungguh tindakan yang tidak bijak," cetusnya.

Memang, menurut Fahri, melalui budgeting negara sudah menjanjikan Rp 4 Triliun untuk Lombok saja.