FPI Minta Pemko Tegas

Terkait dengan sejumlah daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan menjelang Ramadan, seperti pembatasan jam operasional tempat-tempat hiburan malam, Saut mengatakan, hal itu memang kewenangan daerah. Daerah pula yang lebih tahu kondisi daerahnya masing-masing.

"Ketika suatu daerah dianggap belum tumbuh dengan baik suasana toleransi, ya tidak ada salahnya keluar kebijakan, yang sifatnya mengingatkan," kata Saut. Namun yang lebih penting lagi, adalah upaya dengan cara dialog. Pemda, lanjutnya, bisa mengundang pihak-pihak terkait, baik ormas maupun pengusaha hiburan malam, untuk mengingatkan pentingnya toleransi. "Sekaligus pertemuan itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi kebijakan daerah yang dikeluarkan menjelang Ramadan ini," ujar Saut.

Seperti diketahui, setiap tahun, menjelang dan sepanjang bulan Ramadan, usaha hiburan malam menjadi sorotan. Selalu diwarnai sweeping oleh ormas militan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, sudah mewanti-wanti agar penguasaha hiburan malam tidak membandel. Bila nekad maka akan dicabut izinnya.

Hasil penelusuran wartawan Sumut Pos (grup JPNN), cafe remang-remang yang ada di pinggiran Kota Medan banyak yang beroperasi tanpa izin seperti di Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Marelan, Medan Labuhan serta Medan Tembung. Cafe remang-remang itu beroperasi hingga larut malam dengan menyediakan minuman keras dan wanita penghibur. (ril/rud/sam/jpnn)