Fungsi Survei Sebagai Konsultan Politik Harus Dipisah

Hasil survei sendiri baru akan teramplifikasi oleh media massa sehingga isunya menjadi besar. “Hasil survei kemudian menjadi realitas jurnalistik, karena itu peran media massa sangat penting untuk bersikap lebih kritis terhadap hasil-hasil survei,” pesan Agus.

Peneliti politik LIPI Irine Gayatri mengingatkan agar lembaga survei tidak apolitis. Dalam kasus Pilkada DKI, sekarang tersisa antara petahana dan penantang, lembaga survei bisa membantu kandidat menjawab persoalan seperti fasilitas publik.

“Lembaga survei juga bisa memetakan kesiapan teknis KPU sebagai penyelenggara pemilu serta kecenderungan kampanye negatif. Termasuk tabulasi kualitatif serta demografi pemilih, mencakup jenis kelamin, agama, dan ekonomi bisa dibaca melalui survei,” kata Irine.

Dari diskusi IWD tercatat ada tiga isu yang berkembang, yaitu transparansi dan akuntabilitas lembaga survei dalam hal pendanaan, tentang metodologi riset, dan etika lembaga survei ketika terlibat sebagai tim pemenangan.

“IWD didirikan untuk melindungi kepentingan publik dari efek destruktif data hoax yang dilancarkan lembaga-lembaga survei,” tegas Endang.

Selain tiga lembaga terbaik, IWD juga merilis tiga lembaga yang tidak akurat dalam melakukan prediksi. “Mereka adalah Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKPI), Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan Grup Riset Potensial (GRP),” pungkas Endang.

Masing-masing tercatat paling tidak akurat memprediksi hasil Pilkada DKI, dengan rata-rata 10,55 (LKPI), 11,96 (LSI), dan 22,46 (GRP).

IWD diinisiasi oleh para pegiat demokrasi di Jakarta. Selain Endang, ada nama-nama seperti Sudiarto, David Krisna Alka, dan Ardherisa Marliza. IWD bekerja antara lain untuk memantau kinerja lembaga survei dalam rangka menguatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi lebih programatik dan visioner.