Gagal Paham Soal Utang

Gagal Paham Soal Utang
Jubir PSI Bidang Ekonomi dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo. Foto: Ist

Maka kalau kita lihat utang sejak era Orde Baru sampai kini, meskipun secara nominalnya/nilai utangnya naik, tetapi rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB semakin jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Batas aman rasio utang atas PDB sesuai Undang-Undang adalah sebesar 60% dari PDB. Tentu penetapan ini tidak datang begitu saja. Dia juga sudah mempertimbangan kemampuan fiskal pemerintah.

Kedua, melihat utang dan lupa melihat penggunaannya. Bagi pengusaha, berapa besar utang itu, bukan soal utama. Yang paling penting penggunaan utang itu untuk apa. Apa utang itu untuk membiayai proyek-proyek produktif atau tidak. Kalau prospektif, risiko kecil, kenapa tidak ngutang? Kalau cuan-nya bagus dan cepat balik modal, kenapa tidak ngutang?

Jadi, selain PDB, alokasi utang itu untuk apa, larinya kemana. Koalisi Anti Utang (KAU) mencatat utang luar negeri Indonesia sejak tahun 1998/1999 atau jaman Orde Baru sudah dikorupsi sebesar 30 persen. Bank Dunia sudah mengakui itu. Jaman sebelum Pak Jokowi, utang habis dijarah oleh oknum–oknum pejabat dan memperkaya kroni-kroninya. Toh juga lagi-lagi tidak diributin. Kenapa ketika Pak Jokowi mau membangun Papua dan pinggiran Indonesia lainnya, utangnya malah diributkan. Ada apa sih loe? Loe kaga suka lihat Aceh, Papua, NTT, Maluku, ama Kalimantan maju ya?

Di zaman Pak Jokowi utang benar-benar dipakai untuk membangun infrastruktur dan mempersatukan negeri ini. Rezim ini telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 kilometer (km). Pada 2015, terdapat 1.286 km jalan yang baru dibangun. Setahun kemudian, pemerintah membangun 559 km jalan. Dan 2017 telah dibangun 778 km jalan baru. Sehingga total jalan baru yang telah dibangun sepanjang 2.623 km. Tahun 2018, pemerintah menargetkan sepanjang 1.071 km jalan baru dan 1.120 km pada 2019 akan dibangun. Dengan demikian, diharapkan total pembangunan jalan baru di era Jokowi-JK mencapai 4.814 km.

Guna mempercepat distribusi logistik dan menghidupan sentra-sentra ekonomi baru, pemerintahan Jokowi juga tidak lupa membangun jalan tol. Jalan tol bukan hanya fungsional bagi orang kaya atau orang punya mobil. Itu pandangan cetek. Jalan tol berfungsi menekan biaya logistik, meningkatkan persaingan diantara para pengusaha, sehingga harga yang jatuh ke tangan orang tidak mampu atau orang miskin menjadi menurun atau minimal tidak naik drastis. Truk yang lalu lalang di jalan tol tidak hanya mengangkut kebutuhan orang kaya-kaya. Truknya itu mungkin punya orang kaya tapi isinya itu sebagian besar untuk sandang-pangan orang-orang yang hidupnya susah banget dipelosok sana.

Duit dari utang Pak Jokowi masuk ke APBN, terus masuk ke penyertaan modal BUMN. Debt to equity ratio (DER) BUMN menurun. Dari situ BUMN bisa punya ruang lagi nyari modal untuk bangun jalan tol. Selama tiga tahun berjalan, telah terbangun jalan tol yang mencapai 568 km yang terbagi atas sepanjang 132 km pada 2015, 44 km pada 2016, dan sisanya akan dibangun 392 km pada tahun ini. Jokowi bahkan menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 mendatang mencapai 1.851 km.

Dari ngutang juga, Jokowi merampungkan pembangunan sembilan bendungan. Sementara 30 bendungan lainnya masih dalam tahap pembangunan sampai tahun ini. Targetnya, Jokowi akan bangun 100 bendungan sampai 2019, yang terdiri atas 70 bendungan baru dan 30 bendungan lanjutan. Bangun jalan, tentu juga ada jembatan yang dibangun untuk menghubungkan satu ruas jalan ke ruas jalan yang lain. Tahu enggak? Pemerintah sudah membangun sepanjang 25.149 meter jembatan, hampir menyamai panjangnya Jembatan Selat Sunda (yang batal dibangun itu). Sampei, 2019, pemerintah menargetkan pembangunan jembatan sepanjang 29.859 meter.

Untuk menjawab masalah transportasi di kota-kota besar, pemerintahan Jokowi-JK juga membangun transportasi massal jenis baru, yakni Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sedang digarap juga Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Kereta Bandara Soekarno-Hatta serta kereta antar terminal Bandara Soekarno-Hatta atau SkyTrain.

Jubir PSI Bidang Ekonomi dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo berusaha meluruskan sejumlah konsepsi masyarakat mengenai utang pemerintah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News