JPNN.com 
Ganjar dan Rudy Diberi Sanksi, Kenapa PDIP Ogah Minta Klarifikasi Puan Maharani?
Rabu, 26 Oktober 2022 – 20:26 WIB
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun (kiri) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pertemuan klarifikasi di Ruang Rapat II DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (24/10). Foto: dokumentasi DPP PDIP for JPNN.com
“Kadang-kadang teman-teman ini, kan, terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga,” tutur Komarudin.
Politikus asal Maluku itu menegaskan pembentukan Dewan Kolonel telah menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.
“Itu yang harus ditertibkan,” ucap Komarudin.
Oleh karena itu, Komarudin juga bakal meminta satu per satu politikus PDIP yang terlibat Dewan Kolonel memberikan klarifikasi.
“Kami sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya, tertibkan semua tanpa terkecuali,” katanya.(ast/jpnn)
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun berbicara soal relasi antara Puan Maharani dengan pembentukan Dewan Kolonel.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- PDIP Berpeluang Usung Seno di Pilgub DKI Jakarta
- Pilkada DKI Jakarta: PDIP Kantongi 8 Nama, Ada Ahok dan Djarot hingga Andika Perkasa
- Rakernas V, PDIP Bahas Sikap dan Posisi Partai di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme
- DPR RI Bakal Menyelesaikan 43 RUU yang Masih Dibahas di Tingkat I
- Soal Usulan Pembentukan Presidential Club, Mega Sedang Lakukan ini
